Politik “Bocor-Bocoran”

Dua pekan terakhir, rakyat Indonesia disuguhi oleh beberapa tontonan yang membuat degup jantung semakin kencang. Entah mengapa, saya pun merasa gemas setengah mati menyaksikan berbagai anomali yang dilakukan oleh para petinggi di republik ini. Bagi sebagian orang, tontonan ini begitu mengasyikkan, tetapi bagi pihak lain justru membuat kening mengernyit.

Apa tontonan itu?

Apalagi kalo bukan isu bocor… bocor… dan bocor. Yah…beberapa elit sekarang sedang doyan-doyannya main “bocor-bocoran” dokumen yang seharusnya menjadi rahasia rumah tangga sehingga patut dijaga sebaik mungkin. Namun, ini bukan sekedar “bocor-bocoran” biasa, tetapi ini “bocor-bocoran” yang bisa menentukan kelanjutan dan kejelasan nasib orang lain. Apakah selamat dalam menghadapi badai atau justru kalah tersungkur dan menjadi pesakitan.

Kebocoran ini tidak hanya terkait kecerobohan, menurut sebagian orang, tetapi ini sudah masuk ranah politik. Artinya, mereka sengaja melakukan aktivitas “membocorkan” demi untuk meraih suatu kepentingan politis tertentu. Ironisnya, mereka melakukannya seakan tanpa rasa bersalah sama sekali. Padahal yang namanya bocor, pasti identik dengan sesuatu yang negatif. Tak percaya? Siapa sih yang ingin atap rumahnya bocor, ban sepeda motornya bocor, jantungnya bocor, bahkan sampai, maaf, kondom yang dikenakan bocor. Hehe. Nggak ada kan?

Namun, justru dalam 2 pekan terakhir ini, sepertinya aktivitas “bocor-bocoran” ini begitu dinikmati oleh beberapa orang di negeri ini. Saya menyebutkan sebagai politik “bocor-bocoran” karena apa yang dilakukannya ini memang sangat bermuatan politis demi memuluskan jalannya ke arah kekuasaan.

Anas Urbaningrum (AU) menjadi korban politik bocor-bocoran ini. Sprindik untuk menetapkan AU sebagai tersangka beredar luas di khalayak. Padahal, menurut Adnan Pandu Praja, salah seorang komisioner KPK, sprindik itu tidak diawali dengan gelar perkara. Belum lagi sprindik itu hanya mencantumkan 3 tanda tangan komisioner dari 5 komisioner yang ada. Apa artinya? Walaupun sprindik itu asli, tapi dengan 2 alasan di atas, sprindik itu batal karena bertentangan dengan aturan yang ada.

Publik meyakini bahwa ada pihak-pihak di KPK yang sedang main bocor-bocoran. Saya pun yakin bahwa orang di KPK yang membocorkan sprindik itu tahu akan kelemahan sprindik itu. Namun, sekali lagi, karena ini berada di ranah politik, maka sprindik itu diduga sengaja tetap dibocorkan demi kepentingan politis pihak tertentu. Dan semua itu sudah bisa terbaca.

Kebocoran selanjutnya adalah kebocoran presensi yang dilakukan oleh setjen DPR terhadap Ibas. Mungkin ini contoh yang terlalu dipaksakan. Tetapi, bagi saya hal ini bisa juga disebut sebagai kebocoran karena seharusnya presensi yang ada itu harus ditandatangani sesuai aturan yang ada (datang ke tempat presensi dan hadir rapat). Namun, apa yang terjadi? Justru presensi itu “bocor” dengan mudahnya ke tempat lain. Parahnya lagi, Ibas tidak mengikuti rapat walaupun tanda tangannya termaktub di presensi sidang.

Terus dimana sisi politisnya? Ada yang mengatakan bahwa pengunduran diri Ibas pasca diblow-upnya presensi bodong itu bukan murni karena Ibas sudah ketahuan melakukan tindakan tercela ini. Jika memang karena hal ini, maka seharusnya sudah dari dulu Ibas mengundurkan diri. Mengapa? Karena saya sangsi Ibas baru sekali itu setor tanda tangan dan berlalu pergi. Analisa lain, Ibas sengaja mengundurkan diri karena memang dipersiapkan untuk suatu manuver politik menjelang rapimnas partai Demokrat tanggal 17 Februari mendatang. Singkatnya, ‘kebocoran’ presensi itu bisa saja disengaja agar punya alasan rasional mengundurkan diri demi sesuatu yang tersembunyi dan lebih besar lagi.

Dugaan bocornya surat cekal KPK kepada Ridwan Hakim, anak Hilmi Aminuddin menjadi contoh selanjutnya. Apa pasal? Ternyata, sehari sebelum surat cekal itu diteken, anak ketua Dewan Syuro PKS ini melenggang ke Turki. Nah, untuk kasus yang satu ini, jika dugaan itu benar, sepertinya cenderung kepada tindakan kriminal. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa politisi atau elit di negeri ini sukar dibedakan dengan penjahat.

Dugaan bocornya surat cekal ini menjadikan KPK kebakaran jenggot. Walaupun sudah dibantah akan adanya kebocoran, tetapi wajar saja publik bertanya-tanya tentang sesuatu yang bisa dibilang kebetulan yang dipaksakan ini. Pas mo keluar surat cekal, eh…pas ada di Turki. Kan ini kebetulan namanya. Hehe.

Salam Bocor.